oleh

OPINI: Asrama 4 Hipermata dan Kebingasan Pemda Takalar

-Opini-161 views

Salah satu elemen masyarakat yang sampai hari ini mewarnai realitas sosial adalah Mahasiswa. Seperti pada umumnya, mahasiswa diterima dan dipahami sebagai individu atau kelompok masyarakat yang terpelajar. Mahasiswa menjadi individu-individu yang menggantungkan hidupnya untuk memenuhi hasrat pendidikannya, kapan pun dan dimana pun itu.

Seseorang yang menyandang status akademik sebagai mahasiswa, terkadang harus menerima konsekuensi logis dalam menjalankan proses pendidikannya, seperti jauh dari dekapan orang tua, keluarga, atau bahkan harus bertandang di wilayah kampusnya dalam kurun waktu tertentu.

Kondisi-kondisi seperti itu dialami oleh hampir semua mahasiswa yang berasal dari daerah yang berbeda, tak terkecuali dari Kabupaten Takalar.

Kabupaten Takalar salah satu daerah pemasok mahasiswa di berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia, terutama di Kota Makassar. Kota Makassar menjadi salah satu pilihan favorit para pemuda(i) Takalar untuk melanjutkan pendidikannya ke bangku perkuliahan.

Berkuliah di Makassar tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri, tetapi di sisi yang berbeda juga menjadi tantangan bagi mahasiswa yang setiap hari melawan getirnya dinamika perkuliahan, baik secara internal maupun eksternal.

Tak sedikit tantangan yang menerpa para mahasiswa asal Takalar. Salah satunya adalah soal ketersediaan sarana tempat tinggal. Secara praksis, telah banyak penyewaan kos-kosan yang tersedia di wilayah kampus yang ada di Makassar. Namun, yang menjadi soal ialah, karena tak semua mahasiswa memiliki taraf perekonomian yang sama untuk memilih jalan tersebut.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar yang berkuliah di Universitas Hasanuddin (UNHAS) juga Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) menjadi kelompok mahasiswa yang mengalami kesulitan sarana tempat hunian.

Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian dan solusi yang lahir atas kendala yang dialami oleh para mahasiswa asal Takalar, terkhusus bagi mereka yang berkuliah di kedua kampus di atas.

Tentu, yang harus muncul dipermukaan dan menjadi garda terdepan untuk memperhatikan dan membantu kesulitan mahasiswa adalah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Takalar. Pada hakikatnya, Pemerintah Kabupaten memiliki tanggung jawab moril untuk menopang keberlangsungan pendidikan para mahasiswa yang berasal dari daerahnya.

Salah satu hal yang seharusnya dapat dilakukan oleh Pemda Takalar ialah menyediakan dan memfungsikan sarana tempat tinggal, yakni Asrama Mahasiswa.

Tepatnya di Jalan Asal Mula Perintis Kemerdekaan IV, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdiri satu bangunan Asrama Mahasiswa yang sampai detik ini tidak dapat difungsikan oleh para mahasiswa UNHAS dan PNUP asal Takalar. Bertahun-tahun lamanya mahasiswa UNHAS dan PNUP asal Takalar menantikan sikap empati Pemda Takalar untuk penggunaan asrama tersebut, namun sama sekali tak pernah menjadi sentral fokus Pemerintah.

Asrama yang kerap disebut Asrama 4 Hipermata itu, kini hanya menjadi pajangan ruang publik semata di Tamalanrea, Makassar. Yang secara fungsional seharusnya sudah dapat digunakan, namun justru ditahan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar. Sikap yang diperlihatkan oleh Pemda Takalar itu tentu menjadi tanda tanya besar.

Asrama 4 Hipermata yang ada di Tamalanrea secara hukum-administratif jelas menjadi aset Pemda Takalar. Lalu, apa alasan rasional Pemda menahan Asrama 4 tersebut? Apakah karena Asrama 4 ingin dijadikan sebagai barter rekonsiliasi Hipermata? Wallahu A’lam.

Pun jika demikian, alasan tersebut sangat tidak tepat, bukan hanya karena alasan itu di luar dari koridor Pemda, tetapi juga cenderung politis untuk kepentingan tertentu. Pemda Takalar tidak perlu terlalu jauh mengurusi urusan internal Hipermata.
Pemda Takalar tidak selayaknya mengekang Fungsionalisasi Asrama 4 dengan dalih adanya masalah internal dalam tubuh Hipermata.

Yang harus menjadi perhatian besar Pemda Takalar ialah, menunjukkan tanggung jawab moralnya sebagai aktor birokrasi kekuasaan untuk menunjang kebutuhan para mahasiswa dari daerahnya. Itu yang penting!

Secara Geografis, hanya ada dua kampus yang sangat dekat dengan lokasi Asrama 4 Hipermata, yakni UNHAS dan PNUP. Pemda seharusnya sadar, bahwa memang hanya Hipermata Komisariat UNHAS dan PNUP lah yang lebih pantas bertandang di Asrama tersebut.

Melihat realitas saat ini, dalam sudut pandang “Relasi Kuasa” Michael Foucalt, Pemerintah Kabupaten Takalar telah mencederai hakikat dari kekuasaan. Seperti yang digagas Foucalt, bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan dengan pengetahuan (Episteme). Kekuasaan menghasilkan pengetahuan; sudut pandang yang mengkonstruksi nilai-nilai kebenaran dalam membangun realitas sosial yang baik.

Sudut pandang Relasi Kuasa ala Foucalt itu, mencoba untuk memberikan sinyal, bahwa pemerintah sebagai institusi yang berkuasa dengan kekuatan birokrasinya memiliki tanggung jawab penuh untuk menanamkan nilai-nilai (Value) atau seperangkat pengetahuan demi kepentingan-kepentingan tertentu yang hendak dicapai, misalnya agar memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

Namun, Pemerintah Takalar hari ini justru melakukan hal yang sebaliknya. Menjadikan kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berangkat dari alas pikir pengetahuan untuk memenuhi kepentingan sosial. Dikekangnya Asrama 4 oleh Pemda Takalar, merupakan salah satu bukti nyata bahwa Pemda Takalar tidak mampu menginternalisasikan nilai-nilai pengetahuan dalam kekuasaan untuk menopang kebutuhan dan kepentingan sosial.

Padahal, Takalar di bawah kepemimpinan Syamsari Kitta beserta kabinetnya itu, mengusung visi Takalar Unggul, Sejahtera, dan Bermartabat. Visi itu sangatlah baik, tetapi justru kepemimpinan Kabinet Syamsari Kitta sama sekali tidak menampakkan suatu model kepemimpinan yang potensi mewujudkan visi tersebut.

Ingin mewujudkan Takalar yang Unggul, Sejahtera, Bermartabat tapi tidak mampu mengakomodir dan menunjang kebutuhan SDMnya yang sedang menempuh pendidikan adalah sesuatu yang sangat utopis.

Sikap birokrasi yang ditonjolkan oleh Pemda Takalar selain mencederai hakikat kekuasaan seperti yang telah diulas di atas, juga telah mempraktikkan apa yang disebut dengan istilah “Eksklusifitas Kekuasaan”.

Bahwa, Pemda Takalar nyaman dalam perilaku yang tertutup, buta, bisu, dan tuli terhadap realitas sosial. Mereka bersemayam di balik Gedung Putih hanya untuk memenuhi kepentingan politik birokrasi, membangun citra yang fana, melanggengkan hasrat untuk berkuasa, serta untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

Jika mahasiswa adalah orang yang terpelajar, maka Pemerintah seharusnya jauh lebih terpelajar. Agar kepemimpinan yang digaungkannya bukan hanya berafiliasi pada kepentingan diri atau kelompoknya semata, tetapi juga berafiliasi kepada kepentingan elemen masyarakat, salah satunya mahasiswa.

Kalau Asrama 4 Hipermata dapat difungsikan, sesungguhnya Pemerintah Takalar telah meringankan beban para mahasiswa dan orang tua yang memiliki taraf ekonomi ke bawah.

Namun sebaliknya, jika Pemerintah Takalar masih saja mempertahankan egoismenya untuk tidak memfungsikan Asrama 4 Hipermata, maka secara sadar Kabinet Syamsari Kitta telah menyiksa dan menambah penderitaan mahasiswa dari daerahnya. Dan itu menjadi pertanda kabinet Syamsari Kitta menjadi kabinet kepemimpinan yang paling kejam sepanjang perjalanan demokrasi Kabupaten Takalar.

Penulis: Firmansyah Demma (Kader Hipermata Komisariat Unhas)

Bagikan:

Komentar